Kasus Penipuan Libatkan Ketua BPD di Asahan, Kuasa Hukum Tidak Hadir, Sidang Ditunda

Sidang perdana kasus penipuan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) di Desa Bandar Pasir Mandoge digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Senin (27/12).

ASAHAN, METRODAILY.id  – Sidang perdana kasus dengan perkara penipuan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, dipimpin oleh hakim ketua, Nelson Angkat pada Senin (27/12) dan dibuka pada pukul 12:45 WIB.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulkifli Sinurat, yang merupakan ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Sesaat setelah membuka sidang, hakim ketua terpaksa menunda persidangan tersebut sebelum jaksa pembacakan dakwaannya  dikarenakan kuasa hukum terdakwa tidak hadir.

Hakim meminta kuasa hukum terdakwa untuk hadir pada persidangan yang diagenda ulang digelar pekan depan. Dalam persidangan ini terdakwa terlihat hadir dengan status tahanan kota.

Jaksa Penuntut Umum, Christin Juliana Sinaga  yang dikonfirmasi wartawan usai penundaan persidangan mengatakan sidang ditunda karena tidak hadirnya kuasa hukum terdakwa.

“Iya, ditunda karena kuasa hukum terdakwa tidak hadir,” kata dia.

Sementara itu, dikutip dari laman sistim informasi penelusuran perkaran (SIPP) Pengadilan Negeri Kisaran, data umum pada nomor perkara 1114/PidB/2021/PN Kis, bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa yang merupakan ketua BPD Desa BP Mandoge menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat yang merupakan Ketua Pengelola Pasar Desa di Desa BP Mandoge beberapa kali untuk meminta sejumlah uang hasil Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge. Uang tersebut diberikan saksi kepada terdakwa untuk pengurusan pembuatan Perdes tentang Pasar Desa.

Selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang setoran PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge dengan alasan untuk mempercepat pembuatan Perdes tentang Pasar Desa BP. Mandoge, oleh karena sudah ada 2 (dua) kali permintaan uang namun Peraturan Desa Tentang Pasar Desa BP Mandoge belum juga keluar.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana,” demikian bunyi dari isi data perkara tersebut.  (Per)

iklan

Pos terkait