Jika Transmisi Penularan Omicron Terdeteksi

Pemerintah Bakal Terapkan Mikro Lockdown

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.

JAKARTA, METRODAILY.id – Pemerintah bakal menerapkan mikro lockdown jika ditemukan transmisi penularan kasus varian Omicron. Hal ini disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengacu pada strategi yang diterapkan di Wisma Atlet, karena dinilai cukup efektif.

Saat ini, strategi itu dipakai di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta usai pegawai kebersihan positif mengidap varian omicron. “Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro, seperti yang dilakukan di Wisma Atlet, dapat kita implementasikan seandainya transmisi lokal varian Omicron sudah terdeteksi,” kata Luhut dalam konferensi pers Senin (27/12).

Dia menyampaikan, peningkatan tes dan telusur akan membantu identifikasi potensi penularan dengan cepat. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan isolasi agar varian Omicron tidak meluas.

Meski begitu, Luhut mengakui masih ada kekurangan dalam sistem ini. Dia mengatakan, ada pasien Covid-19 varian Omicron yang keluar dari karantina usai mendapat dispensasi. “Kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya. Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Kabar baiknya, Luhut mengungkap antibodi warga Indonesia menurut hasil analisis serosurvey sebenarnya cukup tinggi. Terlebih cakupan vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah melampaui target WHO, di atas 40 persen.

Namun, ia masih memberi catatan kepada sejumlah daerah yang belum mencapai target dari pemerintah. “Sementara hasil serosurvey nasional menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50 persen,” lanjut dia.

“Pemerintah mendorong seluruh daerah mempersiapkan isolasi terpusat untuk memitigasi hal yang tidak diinginkan,” sambungnya sembari menekankan setiap daerah harus selalu waspada dengan risiko peningkatan kasus.

Luhut memaparkan, sudah 164 hari kasus tetap rendah, sejak puncak kasus varian delta pada 15 juli lalu dan hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi peningkatan kasus akibat gelombang Omicron. “Dapat kami jelaskan juga bahwa hingga saat ini tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup terkendali,” tuturnya.

Meskipun demikian, kata Luhut, pemerintah tetap hati-hati dan waspada. Monitoring terhadap data Covid-19 dilakukan secara ketat hingga level kabupaten kota. “Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, pengetatan kegiatan masyarakat baru akan dilakukan ketika sudah melebihi threshold tertentu, dengan memperhatikan tidak hanya kasus harian, tetapi juga kasus perawatan RS dan kematian,” jelasnya.

Luhut juga menegaskan, Pemerintah akan terus memperketat setiap pintu masuk ke Indonesia baik dari darat, laut maupun udara. Pengetatan karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) 10-14 hari terus dilakukan serta diperketat. Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipasi untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional, yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun depan.
“Tidak boleh ada permintaan dispensasi bagi hal yang tidak perlu kecuali misalnya untuk keperluan berobat atau hal penting lainnya,” tegasnya.

Selain karantina, Luhut juga mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Bandara Juanda Sidoarjo sebagai alternatif pintu kedatangan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya memudahkan karantina bagi PPLN karena tidak menumpuk semuanya di Jakarta.

“Kami terus berkoordinasi dengan cepat, contohnya seperti melakukan evaluasi kesiapan Bandara Juanda sebagai alternatif pintu masuk dan pemenuhan kebutuhan logistik seluruh PPLN yang melakukan karantina di wisma,” tuturnya.

Luhut menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya langkah tegas dalam mencegah masuknya varian Omicron dan tetap menjaga agar kasus Covid-19 pada tingkat yang rendah.

Menurutnya, hingga saat ini masih belum terlihat tanda-tanda gelombang baru akibat varian Omicron. Tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian juga masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup terkendali.

“Pengetatan kegiatan masyarakat akan tetap dilakukan, ketika sudah melebihi threshold (ambang batas) tertentu dengan memerhatikan kasus harian, juga kasus perawatan rumah sakit dan kematian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan 46 kasus Covid-19 varian Omicron pada Minggu (26/12). Para pasien itu dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jakarta.

Sebanyak 46 kasus itu merupakan hasil penambahan 27 kasus baru yang diumumkan pada Minggu (26/12) kemarin. Sebanyak 25 pasien omicron yang baru terdeteksi adalah warga negara Indonesia yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki.

Lalu ada satu pasien WNA asal Nigeria dan satu pegawai kebersihan RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan mereka semua kini menjalani karantina di dua tempat berbeda.

Sementara, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hampir semua kasus varian Omicron berasal dari luar negeri. Karenanya, pemerintah akan semakin memperketat masa karantina bagi orang yang datang dari luar negeri. Meski menyulitkan, hal ini harus tetap dilakukan untuk melindungi rakyat Indonesia.

“Kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Sumber penyakitnya ada di sana, dan semua orang yang kembali banyak terkena,” beber Menkes Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (27/12).

Dalam paparannya, Menkes Budi mengatakan, sebanyak 98 persen kasus Omicron ini muncul karena orang-orang Indonesia yang pulang dari luar negeri. Hal itulah yang menjadi alasan karantina di Indonesia semakin diperketat.

Menkes Budi menegaskan hal ini memang sangat menyulitkan. Namun, ini tetap harus dilakukan demi melindungi ratusan juta orang yang kondisinya saat ini terus membaik. “Memang menyulitkan tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu, yang memang kemarin jalan keluar negeri,” kata Menkes Budi.

“Tetapi, kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik,” jelasnya.

iklan

Pos terkait